Ringkasan cepat
- Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyatakan surat pengunduran diri Gibran diserahkan kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (11/11/2026), sekitar pukul 16.00 WIB.
- Istana lewat Mensesneg Prasetyo Hadi baru mengonfirmasi niat mundur yang disampaikan Gibran pada Selasa (10/11/2026). Pengumuman resmi soal surat belum ada.
- Pimpinan MPR mengaku belum menerima surat, sementara DPR tetap menjadwalkan rapat paripurna soal hak menyatakan pendapat (HMP) pada Kamis.
Jakarta, 12 November 2026 — Projo klaim Gibran serahkan surat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (11/11/2026). Klaim itu disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Istana sejauh ini baru mengonfirmasi niat mundur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bukan penyerahan surat.
Apa yang diklaim Projo, dan apa yang dikonfirmasi Istana

Budi Arie membenarkan kabar itu pada Rabu malam. Menurut Tempo, ia menyebut surat dikirim kepada Presiden sekitar pukul 16.00 WIB. Kumparan melaporkan ia juga membenarkan bahwa surat diserahkan saat Gibran bertemu Prabowo di Halim.
Konfirmasi dari Istana datang lebih awal, tetapi lebih terbatas. Pada Selasa (10/11/2026), Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan Gibran menyampaikan niat mundur dalam pertemuan sekitar 2,5 jam dengan Prabowo di Istana Kepresidenan. Ia juga menepis kabar bahwa Presiden menolak niat itu, seperti dirangkum Liputan6.
Perbedaannya penting. Prasetyo berbicara soal niat. Budi Arie berbicara soal surat. Suara.com mencatat belum ada rilis resmi Istana tentang sikap final atas surat itu. Laporan Malanesia News pada Kamis pagi menyebut Istana, Sekretariat Wapres, dan MPR belum menunjukkan dokumen suratnya.
Gibran sendiri, dalam keterangan pada Selasa sore, mengatakan tidak ingin dinamika yang ada menjadi “polemik politik berkepanjangan”. Ia juga menyampaikan rencana menempuh jalur hukum untuk membuktikan dokumen pendidikannya.
Kronologi singkat

| Waktu | Kejadian | Sumber |
|---|---|---|
| 6 Oktober 2026 | MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah luar negeri Gibran yang jadi dasar penyetaraan, tetapi tidak mendiskualifikasi Gibran sebagai wapres | Katadata |
| 30 Oktober 2026 | MA mengabulkan kasasi, surat keterangan penyetaraan SMA dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum | Katadata |
| 10 November 2026 | Gibran bertemu Prabowo sekitar 2,5 jam, Mensesneg mengonfirmasi niat mundur | Liputan6 |
| 11 November 2026 | 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan HMP | Liputan6 |
| 11 November 2026, sekitar 16.00 WIB | Budi Arie mengklaim surat diserahkan kepada Prabowo di Halim | Tempo |
| 11 November 2026, malam | Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR mengaku belum melihat surat | Media Indonesia, Liputan6 |
| 12 November 2026 | Paripurna DPR digeser dari pukul 10.00 ke 14.00 WIB | IDN Times |
Latar belakang: putusan MK dan MA

Polemik bermula dari syarat pendidikan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024. Dalam putusan 6 Oktober, hakim MK menilai Gibran tidak menunjukkan bukti ijazah luar negeri sebagai dasar penyetaraan SMA. Namun, hakim yang sama menyatakan MK tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran, menurut Katadata.
Pada 30 Oktober, MA mengabulkan kasasi dalam perkara 742 K/TUN/2026. Amar putusan menyatakan surat keterangan penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum, menurut Katadata.
Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, berpendapat putusan itu tidak otomatis memengaruhi kedudukan kliennya sebagai wapres, seperti ditulis Aktual.
Sikap DPR dan MPR

Di DPR, 120 anggota menandatangani usulan HMP. Rinciannya PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, NasDem 19, PKB 18, PKS 28, PAN satu, dan Demokrat 18. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut jumlah itu melampaui syarat minimal 25 anggota lintas fraksi. Usulan akan diproses lewat rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum dibawa ke paripurna, menurut Liputan6.
Kabar mundur tidak otomatis menghentikan proses itu. IDN Times melaporkan PKS menyatakan HMP jalan terus sampai pengunduran diri dinyatakan resmi oleh MPR. Rapat paripurna yang semula pukul 10.00 WIB digeser ke pukul 14.00 WIB, dengan alasan yang tidak dijelaskan dalam surat pemberitahuan.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum mendengar maupun melihat surat pengunduran diri Gibran, menurut Media Indonesia. Investortrust melaporkan MPR belum dapat mengambil langkah formal tanpa dokumen resmi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku baru membaca kabar itu dari media. Ia menyebut pertemuannya dengan Prabowo di acara HUT ke-15 NasDem tidak membahas pengunduran diri Gibran, seperti dilaporkan Liputan6.
Apa selanjutnya

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur kekosongan jabatan wapres. MPR wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden, menurut Hukumonline. Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menyebut proses itu diawali surat pengunduran diri wapres yang ditujukan kepada MPR, seperti dikutip Telegraf.
Kabar penyerahan surat ke MPR pada Kamis masih simpang siur. Suara NTB mengutip relawan Gibran, Andi Azwan, yang menyebut rencana itu belum pasti dan masih menunggu keterangan Presiden.
Tiga hal akan menentukan arah berikutnya. Pertama, apakah Istana mengumumkan sikap resmi atas surat. Kedua, apakah surat sampai ke MPR. Ketiga, apa yang diputuskan paripurna DPR.
Baca Juga Redefinisi Korupsi UU Tipikor, Komisi III Soroti Usul Luhut
Yang masih diperdebatkan: apa saran Prabowo?
Gibran mengatakan Prabowo menyarankan ia tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan dokumen dari SD sampai S1, serta berkoordinasi untuk mengajukan PK di MA. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan membantahnya. Ia menyebut Yusril telah menyampaikan kepada Presiden bahwa tidak ada celah PTUN bagi Gibran, sehingga Presiden tidak mungkin menyarankan itu, menurut Liputan6.
Dua keterangan ini belum bisa disatukan dari sumber yang tersedia. Yang tercatat, Mensesneg hanya menyebut Prabowo memberi sejumlah saran dan Gibran meminta kesempatan membuktikan dokumennya lewat PTUN.
Artikel ini akan diperbarui setelah rapat paripurna DPR dan pernyataan resmi Istana.