Ringkasan Cepat:
- Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan penyesuaian definisi korupsi dengan UNCAC pada 20 Oktober 2026.
- Menko Yusril menyebut Presiden Prabowo belum sepenuhnya setuju, meminta kajian mendalam, dan menegaskan kerugian negara tak boleh dilupakan.
- Komisi III DPR belum membahas revisi UU Tipikor dan masih fokus pada RUU Perampasan Aset.
Jakarta, 29 Oktober 2026 — Wacana redefinisi korupsi UU Tipikor yang diusulkan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan pada 20 Oktober kini bergulir di DPR. Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyebut komisinya masih fokus pada RUU Perampasan Aset. Menko Yusril menyebut Presiden Prabowo meminta kajian mendalam.
Apa yang Sebenarnya Diusulkan Luhut?

Usul ini muncul dalam konferensi pers setelah rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa malam (20/10/2026). Luhut mengatakan Presiden Prabowo menyetujui kajian DEN tentang penyesuaian definisi korupsi dengan Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), menurut ANTARA.
Luhut menilai Indonesia hampir sendirian dalam menjadikan kerugian negara sebagai unsur korupsi. Menurut Tempo, ia juga menyebut klausul itu menghambat keputusan bisnis Danantara.
Unsur kerugian negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Menurut Kompas.id, UU ini mengatur 30 jenis tindak pidana korupsi dalam tujuh kategori.
UNCAC memuat delik seperti suap pejabat, penggelapan aset publik, penyalahgunaan fungsi, perdagangan pengaruh, dan pengayaan tidak sah.
Kritik datang cepat. Luhut lalu menegaskan DEN tidak merekomendasikan penghapusan kerugian negara.
“Tidak ada rekomendasi Dekonas (DEN) untuk menghapus pasal kerugian negara.”
— Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DEN, dikutip ANTARA
Ia menyebut DEN mengusulkan delik baru agar jangkauan pemberantasan korupsi lebih luas. Ia juga menekankan kepastian hukum bagi dunia usaha.
Reaksi KPK, ICW, dan Komisi III

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan hasil kajian KPK tidak menyetujui penghapusan total unsur kerugian negara, menurut The Stance. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memperingatkan negara bisa kehilangan dasar menuntut perbuatan yang merugikan keuangan negara.
ICW ikut menolak. Menurut ICW yang dikutip Tempo, 83,5 persen vonis dan 91,3 persen penyidikan kasus korupsi pada 2024 berpijak pada pasal kerugian negara.
Di Komisi III, suaranya tidak seragam:
- Muhammad Nasir Djamil (Fraksi PKS) menolak dan menyebut usul itu “ahistoris dan layak ditolak”, menurut Liputan6. Ia menilai suap sudah diatur dalam UU Tipikor.
- Abdullah memperingatkan korupsi bisa makin parah jika kerugian negara dihapus, menurut inilah.com.
- Rudianto Lallo (Fraksi Nasdem) menilai cakupan luas UU Tipikor justru membuat pengelola BUMN berhati-hati. Ia belum melihat pembahasan revisi, menurut Kompas.id.
- Ahmad Sahroni lebih dulu disebut setuju dengan usul Luhut, menurut detikcom.
Di sisi pemerintah, Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menekankan kausalitas ketat antara perbuatan hukum dan kerugian negara. KPK mengusulkan standar baku penghitungan kerugian negara oleh lembaga berwenang, menurut ANTARA.
Sikap Prabowo Lewat Yusril

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menemui Prabowo di Istana pada Senin (26/10/2026). Yusril mengatakan Presiden belum sepenuhnya menyetujui redefinisi dan meminta kajian lebih dalam, menurut Kompas.com.
Yusril menyatakan Prabowo tetap berpendirian bahwa unsur kerugian negara tidak boleh dilupakan. Menurutnya, UNCAC tidak mendefinisikan korupsi secara spesifik dan menyerahkannya kepada hukum nasional.
Pemerintah juga ingin memperjelas definisi keuangan negara. Yusril mendorong perluasan definisi, misalnya memasukkan under-invoicing dan perdagangan jabatan, menurut detikcom.
Isu under-invoicing ini pula yang disebut sebagai salah satu alasan di balik PP ekspor SDA yang mewajibkan ekspor lewat BUMN. Soal posisi PT Danantara Sumberdaya Indonesia di tengah tekanan fiskal, kami ulas dalam peran DSI di tengah himpitan APBN 2027.
Luhut kembali menegaskan pada Selasa (27/10) bahwa tidak ada niat menghapus kerugian negara, menurut DDTCNews.
Kronologi Peristiwa

| Waktu | Kejadian | Sumber |
| 20 Okt 2026 | Luhut menyampaikan kajian DEN usai ratas di Istana Merdeka | ANTARA |
| 21 Okt 2026 | Ketua KPK menyatakan tidak setuju kerugian negara dihilangkan total | The Stance |
| 21–22 Okt 2026 | Luhut mengklarifikasi: kerugian negara tidak dihapus, delik baru ditambah | Kompas.com, iNews |
| 22–23 Okt 2026 | Nasir Djamil (Komisi III) menolak usul redefinisi | Liputan6, DPR RI |
| 26 Okt 2026 | Yusril bertemu Prabowo; Presiden minta kajian mendalam | Kompas.com |
| 27 Okt 2026 | Luhut: tidak ada niat menghapus kerugian negara | DDTCNews |
| 28 Okt 2026 | Sahroni: Komisi III fokus RUU Perampasan Aset dulu | ANTARA |
Apa Selanjutnya?

Belum ada draf revisi UU Tipikor. Menurut ANTARA, Sahroni menyatakan penyempurnaan UU Tipikor, termasuk definisi korupsi, bisa dipertimbangkan setelah RUU Perampasan Aset. Pemerintah juga masih memperdalam rekomendasi DEN.
Tiga hal layak dipantau: hasil kajian yang diminta Prabowo, rumusan definisi “keuangan negara”, dan standar penghitungan kerugian negara.
Lembaga pengawas keuangan negara juga relevan. Audit BPKP dan PPATK sebelumnya menjadi dasar langkah Prabowo pada pencopotan tiga pimpinan BGN, yang kemudian ditahan Kejaksaan Agung.
FAQ
Apakah kerugian negara resmi dihapus dari UU Tipikor?
Tidak. Luhut dan Yusril menyatakan tidak ada niat menghapusnya, dan belum ada perubahan undang-undang.
Apakah Komisi III sedang merevisi UU Tipikor?
Belum. Menurut Sahroni (28/10), Komisi III masih fokus pada RUU Perampasan Aset.
Apa itu UNCAC?
Konvensi PBB Menentang Korupsi, yang menurut Yusril telah diratifikasi Indonesia sejak 2006.
Artikel ini ditulis oleh Marcus Jackson di kevindiks.