Ringkasan Cepat:
- Indonesia memakai hak jawab di Debat Umum Sidang Majelis Umum (SMU) ke-81 PBB, Senin (28/9/2026), untuk menanggapi Kepulauan Solomon dan Vanuatu.
- Jakarta menolak tudingan pelanggaran HAM sistematis. Dugaan pelanggaran yang kredibel, kata delegasi RI, ditangani lewat Komnas HAM dan hukum nasional.
- Komnas HAM mencatat 59 korban tewas di Papua pada semester I 2026, dan 43 di antaranya warga sipil.
New York/Jakarta, 29 September 2026 — Indonesia tegaskan sikap soal Papua lewat hak jawab di Sidang PBB, Senin (28/9/2026) di New York. Delegasi RI menjawab pernyataan Kepulauan Solomon dan Vanuatu, menolak tudingan pelanggaran HAM sistematis, dan menegaskan setiap dugaan pelanggaran kredibel diproses lewat mekanisme nasional seperti Komnas HAM.
Mengapa Ini Penting?
Isu Papua kembali masuk panggung diplomatik terbesar dunia. Debat Umum SMU ke-81 berlangsung pada 22–28 September 2026 di Markas Besar PBB, New York, menurut Monitor Indonesia.
Menurut Periskop.id, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale menyatakan negaranya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Namun ia meminta laporan dugaan pelanggaran HAM di Papua diperiksa secara independen. Ia juga kembali meminta Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM.
“Laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat telah berlangsung terlalu lama.”
— Matthew Cooper Wale, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Sidang Umum PBB ke-81 (istilah “Papua Barat” dipakai oleh Wale)
Vanuatu ikut bersuara. Periskop.id melaporkan Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB, Odo Tevi, mengaitkan keamanan dengan perlindungan HAM. Ia meminta perhatian bagi masyarakat adat Papua.
Apa Isi Hak Jawab Indonesia?
Hak jawab dibacakan Minister Counsellor Perwakilan Tetap RI (PTRI) di PBB, Nona Gae Luna, menurut Intime. Isinya bertumpu pada empat poin.
Pertama, Indonesia menegaskan setiap dugaan pelanggaran HAM yang kredibel ditangani serius. Jalurnya lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komnas HAM yang independen, seperti dilaporkan ANTARA.
Kedua, delegasi menolak narasi bahwa tantangan keamanan dan pembangunan di Papua adalah kebijakan yang secara sistematis melanggar HAM. Ketiga, Indonesia meminta persoalan dilihat utuh. Menurut Periskop.id, korban kekerasan bersenjata mencakup warga sipil, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, hingga aparatur pemerintah.
“Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai.”
— Delegasi Indonesia, dibacakan Nona Gae Luna, PTRI New York, 28 September 2026
Keempat, soal kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB. Indonesia menyatakan pengaturannya harus disepakati antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi. Aturan itu, kata delegasi, berlaku bagi semua negara anggota, sebagaimana dilaporkan RRI. Periskop.id menilai posisi ini konsisten dengan sikap Indonesia sejak undangan awal pada 2018.
Delegasi juga menyebut Indonesia kini memegang posisi Presiden Dewan HAM PBB dan telah enam kali menjadi anggota dewan tersebut. Ia mengutip pidato Menlu Sugiono pada 25 September 2026.
“From Aceh to Papua, from Miangas to Rote, Indonesia is one people.”
— Sugiono, Menteri Luar Negeri RI, Debat Umum SMU ke-81 PBB, 25 September 2026
Data Komnas HAM: Apa yang Terjadi di Lapangan?
Perdebatan di New York berjalan berdampingan dengan data dari dalam negeri. Menurut catatan Komnas HAM yang dikutip Periskop.id, ada 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang semester I 2026. Korbannya 59 orang tewas dan 50 luka.
Dari 59 korban tewas, 43 adalah warga sipil, delapan anggota TNI/Polri, dan delapan anggota kelompok bersenjata. Komnas HAM juga mencatat 21 serangan kelompok bersenjata terhadap warga sipil dan 11 peristiwa terkait operasi aparat keamanan.
Kasus terbaru terjadi pada 9 September. Tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya tewas ditembak saat bertugas, dan Komnas HAM mengecam serangan itu.
Pada 24 September, Komnas HAM mengusulkan tim gabungan investigasi lintas instansi. Anggota Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyebut tim itu perlu agar informasi soal serangan kelompok bersenjata maupun dugaan tindakan aparat bisa diverifikasi secara objektif.
Isu Papua juga sempat memanas di dalam negeri pada Mei 2026. Saat itu polemik film dokumenter Pesta Babi tentang proyek strategis nasional di Papua Selatan memunculkan bantahan pemerintah soal larangan pemutaran.
Posisi Negara Pasifik: Tidak Sesederhana Dua Kubu
Sikap kawasan Pasifik punya dua lapisan. Periskop.id mencatat komunike resmi Pacific Islands Forum (PIF) 2025 menegaskan pengakuan atas kedaulatan Indonesia di Papua. Komunike yang sama mengingat undangan Indonesia pada 2018 untuk misi Komisaris Tinggi HAM PBB.
Artinya, perbedaan ada pada akses pemantauan HAM, bukan pada status wilayah. Hubungan bilateral tetap berjalan. Pada 24 September, Menlu Sugiono bertemu Menlu Kepulauan Solomon Rick Nelson Houenipwela di sela sidang, menurut Aktual.com.
Keduanya membahas kerja sama pembangunan, perdagangan, dan peningkatan kapasitas. Periskop.id menambahkan bahwa Indonesia mengundang pelaku usaha Solomon ke Trade Expo Indonesia pada 14–18 Oktober 2026.
Kronologi Peristiwa
| Waktu | Kejadian |
| 2018 | Indonesia mengundang misi Komisaris Tinggi HAM PBB |
| 2025 | Komunike PIF menegaskan kedaulatan Indonesia dan menyinggung misi tersebut |
| 9 September 2026 | Tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya tewas ditembak |
| 22–28 September 2026 | Debat Umum SMU ke-81 PBB di New York |
| 24 September 2026 | Komnas HAM usulkan tim gabungan investigasi; Sugiono bertemu Menlu Solomon |
| 25 September 2026 | Menlu Sugiono berpidato di Debat Umum |
| 28 September 2026 | Indonesia menyampaikan hak jawab atas Solomon dan Vanuatu |
| 29 September 2026 | Kemlu RI merilis keterangan pers soal hak jawab |
Apa Selanjutnya?
Sejauh ini, kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Papua belum terjadwal. Periskop.id menyebut isu itu terus diangkat negara-negara Pasifik, dan PIF masih mencantumkannya dalam komunike 2025.
Di dalam negeri, usulan tim gabungan investigasi Komnas HAM belum disebut mendapat tanggapan resmi dalam laporan yang tersedia. Dewan Perwakilan Daerah lewat Pansus Papua juga meminta pemerintah mengevaluasi strategi penyelesaian konflik dan menjadikan keselamatan warga sipil indikator utama.
Titik temu berikutnya dengan Solomon adalah Trade Expo Indonesia pada 14–18 Oktober 2026. Artikel ini akan diperbarui jika ada tanggapan lanjutan.
Tanya Jawab Singkat
Apa itu hak jawab di Sidang Umum PBB?
Hak jawab (right of reply) memungkinkan delegasi suatu negara menanggapi pernyataan negara lain dalam debat.
Siapa yang menyampaikan hak jawab Indonesia?
Minister Counsellor PTRI di PBB, Nona Gae Luna, membacakannya pada Senin (28/9/2026) sore waktu New York.
Apakah Solomon dan Pasifik mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua?
Komunike PIF 2025 menegaskan pengakuan itu, dan PM Wale menyatakan menghormati integritas wilayah Indonesia. Mereka tetap meminta verifikasi HAM secara independen.
Artikel ini disusun oleh Marcus Jackson, Administrator di kevindiks, berdasarkan keterangan pers Kemlu RI dan laporan media yang disebutkan di atas. Kontak redaksi tersedia di kevindiks.com.
About the Author
